<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <rss version="2.0"><channel> 
				<title>RSS A1 Bos</title> 
				<description>a1bos.com merupakan media online yang mempublikasikan serta memberikan informasi secara profesional, cepat dan akurat.</description>
				<link>https://a1bos.com/</link> 
				<language>id-id</language><item>
						                <title>TDA Palangkaraya Tingkatkan Kualitas SDM Lewat Kelas Bertumbuh untuk Pengurus</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/tda-palangkaraya-tingkatkan-kualitas-sdm-lewat-kelas-bertumbuh-untuk-pengurus</link>
						                <description>Palangkaraya, A1BOS.COM - Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) Palangka Raya 1.0 menggelar program Kelas Bertumbuh sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM internal organisasi.Kegiatan perdana ini berlangsung pada 15 April 2026 di Kantor Greenery Business Coaching, Palangka Raya. Program tersebut diikuti oleh narasumber dan jajaran pengurus TDA Palangka Raya 1.0.Kelas Bertumbuh dirancang khusus untuk para pengurus TDA Palangka Raya 1.0. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta memperkuat peran strategis pengurus dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha di daerah, khususnya UMKM di Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah.Pada kelas perdana ini, TDA Palangka Raya mengangkat tema manajemen tim. Tema tersebut dipilih karena dinilai penting dalam membangun organisasi yang solid, efektif, dan berkelanjutan.Hadir sebagai narasumber, Bendahara TDA Palangka Raya sekaligus praktisi manajemen tim, Agus Rifa’i. Dalam sesi tersebut, Agus membagikan pengalaman dan pandangannya berdasarkan perjalanan karier di dunia korporasi hingga menjadi konsultan.Ketua panitia kegiatan yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Edukasi, Bastian, mengatakan Kelas Bertumbuh bukan sekadar pelatihan biasa. Menurutnya, program ini menjadi ruang bersama bagi para pengurus untuk meningkatkan kualitas diri dan organisasi.“Terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah menjadi bagian dari tim yang siap bertumbuh. Program ini kita hadirkan agar kita semua bisa naik kelas, baik secara individu maupun sebagai organisasi. Sebagai pelayan di TDA, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membantu para pelaku usaha, khususnya di Kota Palangka Raya, agar bisa ikut berkembang dan naik kelas,” ujar Bastian.Dalam pemaparannya, Agus Rifa’i menjelaskan bahwa membangun tim yang efektif tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, organisasi perlu memiliki proses yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan tim.Ia memaparkan sejumlah tahapan penting dalam manajemen tim. Di antaranya proses rekrutmen anggota, penempatan posisi sesuai kompetensi, hingga penyusunan struktur tim yang efisien dan adaptif.Agus juga menekankan pentingnya pemimpin yang mampu memahami karakter anggota tim. Selain itu, pemimpin perlu menciptakan sistem kerja yang jelas agar setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya.“Tim yang kuat bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang kualitas, komunikasi, dan kejelasan peran. Ketika struktur dan sistem sudah tepat, maka eksekusi di lapangan akan jauh lebih efektif,” jelas Agus.Pengalaman Agus saat menjabat sebagai kepala kantor di perusahaan sebelumnya turut menjadi contoh bagaimana manajemen tim yang baik dapat meningkatkan performa organisasi secara signifikan.Program Kelas Bertumbuh ini rencananya akan menjadi agenda berkelanjutan TDA Palangka Raya 1.0. Ke depan, program tersebut akan menghadirkan berbagai topik strategis lain, mulai dari kepemimpinan, pemasaran, hingga pengelolaan bisnis.Melalui program ini, TDA Palangka Raya berharap para pengurus dapat menjadi motor penggerak organisasi yang lebih aktif dan profesional. Tidak hanya untuk kepentingan internal komunitas, tetapi juga untuk memberikan dampak nyata bagi perkembangan UMKM di Kalimantan Tengah.Inisiatif ini sekaligus menegaskan posisi TDA Palangka Raya sebagai komunitas pengusaha yang tidak hanya berfokus pada jaringan bisnis, tetapi juga pengembangan kualitas manusia di dalamnya.Dengan pengurus yang semakin kompeten dan solid, TDA Palangka Raya optimistis visi untuk menciptakan pengusaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dapat semakin realistis untuk dicapai. (Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Hasil Seleksi Administrasi Selter Jabatan Pemimpin Tertinggi Pratama Kota Metro</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/hasil-seleksi-administrasi-selter-jabatan-pemimpin-tertinggi-pratama-kota-metro</link>
						                <description>Kota Metro, A1BOS.COM - Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kota Metro resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi dan rekam jejak. Pengumuman tersebut tertuang dalam dokumen bernomor 8/PANSEL-JPTP/V/2026 tertanggal 4 Mei 2026.Dalam pengumuman itu, panitia menyatakan peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti tahapan berikutnya, yakni uji kompetensi atau assessment. Seleksi ini merupakan bagian dari proses pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Metro.Sejumlah formasi yang dibuka antara lain Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.Berdasarkan hasil penilaian, beberapa nama mencatat nilai tertinggi di masing-masing formasi. Untuk jabatan Asisten Administrasi Umum, Budi Dwi Radias Tanto dan Yudha Yunianto sama-sama meraih nilai 87,50.Pada formasi Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Achmad Redho Akbar juga mencatat nilai tertinggi dengan skor 87,50.Sementara itu, pada seleksi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Deddy Hasmara dan Mulia Apriani meraih nilai tertinggi dengan skor yang sama. Di posisi Kepala Dinas PUPR, Sri Mulyani menjadi peserta dengan nilai tertinggi.Adapun pada formasi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, tiga peserta mencatat nilai tertinggi, yakni Achmad Redho Akbar, Deddy Hasmara, dan Mulia Apriani.Panitia menjadwalkan tahapan uji kompetensi akan berlangsung pada 6 hingga 7 Mei 2026 di Assessment Center Kepolisian Daerah Lampung, mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.Panitia menegaskan seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama proses assessment ditanggung oleh masing-masing peserta. Selain itu, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.Informasi lebih lanjut terkait tahapan seleksi akan disampaikan melalui portal resmi Pemerintah Kota Metro maupun melalui pesan langsung kepada peserta. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Kopdar Digital Marketing TDA Palangkaraya, Perkuat Jaringan Bisnis Antar Daerah</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/kopdar-digital-marketing-tda-palangkaraya-perkuat-jaringan-bisnis-antar-daerah</link>
						                <description>Palangkaraya, A1BOS.COM - Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) Palangkaraya menggelar kegiatan Ngobrol Bisnis (NgoBis) bertema digital marketing. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua TDA Banjarmasin, Fajar Rizki, sebagai narasumber.Kegiatan yang bertajuk “TDA Palangka Raya Gelar NgoBis, Perkuat Jaringan dan Wawasan Digital Marketing Antar Daerah”tersebut berlangsung di Ruang Meeting Rumah Dinas Coffee, Palangkaraya, pada 27 Maret 2026, mulai pukul 19.30 WIB.Acara berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta yang berasal dari kalangan pelaku usaha, UMKM, hingga anak muda kreatif, antusias mengikuti sesi berbagi mengenai strategi digital marketing terkini.Kehadiran Fajar Rizki menjadi momen istimewa bagi TDA Palangkaraya. Ia yang tengah berada di Palangkaraya untuk suatu keperluan menyempatkan diri memenuhi undangan TDA Palangkaraya untuk berbagi ilmu dengan para anggota komunitas.Dalam sesi tersebut, Fajar membawakan materi seputar digital marketing, mulai dari strategi konten, optimasi media sosial, pemanfaatan TikTok dan Instagram, hingga pendekatan pemasaran digital yang relevan bagi pelaku usaha saat ini.Perkuat Sinergi TDA Lintas DaerahBagi TDA Palangkaraya, kegiatan NgoBis kali ini bukan sekadar agenda berbagi ilmu. Kehadiran pengurus TDA Banjarmasin dinilai menjadi simbol nyata kolaborasi dan persaudaraan antar anggota TDA lintas daerah.Ketua TDA Palangkaraya 1.0, Maulana Malik, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Fajar Rizki dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sesi berbagi seperti ini penting untuk memperkuat jejaring bisnis antarpelaku usaha.“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Wakil Ketua TDA Banjarmasin yang sudah menyempatkan berbagi di NgoBis malam ini. Harapannya, kehadiran beliau dapat memperkuat networking anggota TDA antar daerah, dan ilmu yang disharing malam ini dapat langsung diterapkan oleh para anggota,” ujar Maulana.Maulana menilai, kegiatan seperti NgoBis perlu terus dilakukan secara konsisten. Selain menambah wawasan, agenda ini juga menjadi ruang untuk membangun ekosistem bisnis yang saling menguatkan, baik di tingkat lokal maupun lintas kota.Hal senada disampaikan Ketua TDA Bidang Edukasi, Bastian. Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir dan aktif mengikuti jalannya diskusi.“Antusiasme peserta malam ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat belajar dan bertumbuh di komunitas TDA Palangkaraya sangat tinggi. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut,” tutur Bastian.Digital Marketing Jadi Kebutuhan Pelaku UMKMDalam pemaparannya, Fajar Rizki menekankan bahwa digital marketing saat ini menjadi salah satu kunci penting bagi pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang.Menurut Fajar, para pelaku UMKM perlu memahami cara memanfaatkan media sosial secara maksimal agar dapat memperluas jangkauan pasar. Ia menyoroti pentingnya konsistensi konten, pemahaman terhadap algoritma platform, serta pendekatan yang autentik dalam membangun kepercayaan pelanggan.Fajar menjelaskan, digital marketing bukan hanya soal membuat konten viral atau mengejar jumlah pengikut. Lebih dari itu, pemasaran digital harus diarahkan untuk membangun hubungan yang bermakna dan berkelanjutan dengan audiens.Strategi digital marketing, kata dia, harus disesuaikan dengan jenis produk, target pasar, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing pelaku usaha.Bahas Algoritma TikTok dan InstagramSalah satu materi yang paling menarik perhatian peserta adalah pembahasan mengenai algoritma TikTok dan Instagram.Fajar menjelaskan, TikTok memiliki pola distribusi konten yang berbeda dibandingkan platform media sosial lainnya. Menurutnya, TikTok tidak hanya mengandalkan jumlah pengikut, tetapi juga memperhatikan tingkat keterlibatan dan durasi penonton dalam menyaksikan konten.Karena itu, akun baru sekalipun tetap memiliki peluang menjangkau banyak orang jika mampu menarik perhatian penonton sejak detik pertama.“TikTok memberi kesempatan yang sama kepada semua kreator. Yang menentukan seberapa jauh konten Anda menjangkau bukan seberapa besar akun Anda, tapi seberapa relevan dan menarik konten Anda bagi penonton di detik-detik awal,” papar Fajar.Sementara untuk Instagram, Fajar menyebut platform tersebut terus mengalami perubahan mengikuti perilaku pengguna. Saat ini, Instagram dinilai semakin memprioritaskan konten Reels karena format video pendek mampu menghasilkan waktu tonton yang lebih panjang.Ia juga menekankan bahwa interaksi seperti komentar, simpan, dan bagikan memiliki pengaruh besar terhadap jangkauan konten. Hal itu membuat pelaku usaha perlu membuat konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi audiens.“Jangan buat konten yang sama persis untuk TikTok dan Instagram. Pahami dulu siapa pengguna di sana, apa yang mereka cari, dan bagaimana mereka berinteraksi. Baru kita sesuaikan kontennya,” tegas Fajar.Peserta Antusias Bahas Bisnis Digital hingga Produk LokalSesi tanya jawab berlangsung aktif dan dinamis. Peserta dari berbagai latar belakang usaha mengajukan pertanyaan langsung kepada Fajar Rizki.Sejumlah peserta dari kalangan Gen Z yang merintis usaha di bidang desain web dan produk digital bertanya mengenai strategi membangun portofolio, personal branding, hingga cara mendapatkan klien pertama melalui platform digital.Sementara itu, pelaku usaha oleh-oleh khas daerah dan makanan ringan juga menggali strategi pemasaran produk lokal. Mereka tertarik membahas pemanfaatan marketplace dan konten video pendek sebagai alat promosi yang efektif.Interaksi dua arah antara narasumber dan peserta menunjukkan tingginya kebutuhan literasi digital marketing di kalangan pelaku usaha Palangkaraya.TDA Palangkaraya Dorong Anggota Terus BertumbuhKegiatan NgoBis ini menjadi salah satu bentuk komitmen TDA Palangkaraya dalam mendorong anggotanya untuk terus belajar, bertumbuh, dan saling berbagi.Dengan menghadirkan narasumber dari luar daerah, TDA Palangkaraya berharap para anggota tidak hanya mendapatkan tambahan wawasan, tetapi juga mampu membuka jaringan bisnis yang lebih luas.Ke depan, TDA Palangkaraya berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan serupa secara rutin dengan tema dan narasumber yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. (Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>TDA Palangka Raya Dorong Tumbuhnya Pengusaha Muda, Siap Bentuk TDA Kampus</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/tda-palangka-raya-dorong-tumbuhnya-pengusaha-muda-siap-bentuk-tda-kampus</link>
						                <description>Palangkaraya, A1BOS.COM - Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) Palangka Raya mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda Kalimantan Tengah. Hal itu dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Pemuda Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang digelar pada 2 Mei 2026 di Aula Pemuda Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah.Dalam kegiatan tersebut, Ketua TDA Palangka Raya 1.0, Maulana Malik Hasibuan, hadir sebagai narasumber utama. Ia membawakan materi bertajuk “Mindset Bisnis & Scale Up Bisnis” kepada para peserta yang berasal dari unsur pengurus Pemuda Muhammadiyah berbagai kota dan kabupaten di Kalimantan Tengah.Maulana mengatakan, pemuda perlu memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset agar mampu menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berubah. Menurutnya, keberanian untuk bermimpi besar menjadi modal penting bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia bisnis.“Pemuda harus berani punya mimpi besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi organisasi dan masyarakat luas,” ujar Maulana dalam pemaparannya.Ia juga menekankan pentingnya konsistensi, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan beradaptasi. Ketiga hal tersebut dinilai menjadi bekal utama bagi anak muda agar dapat membangun dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.Selain Maulana, turut hadir Ketua TDA Fun, Muhammad Faizal. Dalam kesempatan itu, Faizal memperkenalkan peran komunitas TDA sebagai ruang belajar, kolaborasi, dan penguatan jejaring bagi para pelaku usaha, terutama pengusaha pemula.“Komunitas TDA bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga ruang kolaborasi, belajar, dan saling menguatkan antar pelaku usaha,” kata Faizal.Dari kegiatan tersebut, muncul inisiatif untuk membentuk TDA Kampus di Kota Palangka Raya. Rencana ini disambut positif oleh jajaran Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah.Pembentukan TDA Kampus diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin belajar kewirausahaan sejak dini. Selain itu, kehadiran TDA Kampus juga diharapkan dapat memperluas jaringan bisnis mahasiswa serta memperkuat ekosistem entrepreneur muda di Palangka Raya.Melalui kolaborasi antara TDA dan Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, generasi muda diharapkan tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendorong lahirnya pemuda yang mandiri, produktif, dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. (Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Ketua SMSI Pesibar Kritik Pemda: Anggaran Media Minim, Makan Minum, Perjalanan Dinas Justru Bengkak</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/ketua-smsi-pesibar-kritik-pemda-anggaran-media-minim-makan-minum-perjalanan-dinas-justru-bengkak</link>
						                <description>Pesisir Barat, A1BOS.COM - Minimnya alokasi anggaran untuk sektor media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat menuai sorotan tajam. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pesisir Barat, Ananda Yosan Perdana, angkat bicara dan menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap keberlangsungan dunia pers lokal.Menurut Ananda, kondisi iklim pers di Pesisir Barat saat ini tidak dalam situasi yang kondusif. Ia menyoroti adanya dugaan perlakuan tidak adil dalam penyaluran dukungan pemerintah daerah kepada organisasi media, khususnya terkait hibah dan kerja sama publikasi.“Indikasinya terlihat dari adanya pemilahan dalam pemberian hibah. Ada organisasi media yang rutin mendapat dukungan, sementara yang lain seolah tidak diberi ruang yang sama,” tegasnya.Kondisi tersebut dinilai memicu ketimpangan di kalangan insan pers. Sejumlah media merasa tersisih, sementara sebagian lainnya mendapatkan akses yang lebih besar terhadap anggaran pemerintah. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan serta merusak ekosistem pers yang sehat di daerah.Di sisi lain, pemerintah daerah kerap berdalih bahwa keterbatasan anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya alokasi anggaran yang cukup besar untuk pos lain.Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran perjalanan dinas dalam kota, luar daerah, dan dalam daerah mencapai sekitar Rp750 juta. Selain itu, belanja makan dan minum juga tergolong tinggi, seperti jamuan tamu rumah dinas kepala daerah sebesar Rp360 juta, open house Rp75 juta, rumah dinas wakil kepala daerah Rp240 juta, serta jamuan tamu Sekretariat Daerah mencapai Rp300 juta.Jika dibandingkan, anggaran tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk publikasi media di Diskominfo Pesisir Barat yang hanya berkisar Rp360,5 juta.“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa anggaran untuk perjalanan dinas dan jamuan jauh lebih besar, sementara media yang berperan sebagai pilar demokrasi justru minim perhatian?” ujar Ketua SMSI.Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa jumlah media yang terverifikasi dalam kerja sama publikasi periode 2026–2030 di Kabupaten Pesisir Barat mencapai ratusan. Rinciannya meliputi 179 media siber online, 84 surat kabar harian, 45 mingguan, 65 video streaming, 9 televisi, dan 52 bahan bacaan koran, dengan total sekitar 434 media massa.Dengan total anggaran publikasi sekitar Rp360,5 juta per tahun, jika dibagi rata, maka setiap media hanya akan menerima sekitar Rp830 ribu per tahun. Angka tersebut dinilai sangat tidak realistis untuk menunjang operasional media.“Dengan angka seperti itu, bagaimana media bisa bertahan? Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum serius memperhatikan nasib pekerja pers di Pesisir Barat,” kritiknya.Tak hanya itu, alokasi hibah untuk organisasi pers juga dinilai sangat minim. Dari total sekitar 10 organisasi pers yang ada di Pesisir Barat, hanya dua organisasi yang menerima hibah dengan total anggaran Rp35 juta.Yosan juga menambahkan bahwa angka belanja perjalanan dinas tersebut belum mencakup anggaran perjalanan dinas di berbagai instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Jika seluruhnya diakumulasikan, nilainya diperkirakan jauh lebih besar dan semakin memperkuat ketimpangan antara prioritas belanja pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat, termasuk sektor media.Situasi ini semakin memperkuat anggapan adanya ketimpangan dan kurangnya transparansi dalam distribusi anggaran bagi insan pers.Ananda Yosan Perdana pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih adil dan terbuka dalam mengalokasikan anggaran, khususnya bagi media yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, dan menjaga demokrasi.“Pers adalah mitra strategis pemerintah. Jika tidak diperhatikan, bukan hanya media yang terdampak, tapi juga kualitas informasi yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Dewan Pers: Jurnalisme Berkualitas Jadi Pilar Masa Depan Damai dan Adil</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/dewan-pers-jurnalisme-berkualitas-jadi-pilar-masa-depan-damai-dan-adil</link>
						                <description>Jakarta, A1BOS.COM - Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pers untuk menegaskan kembali perannya dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas di tengah derasnya arus informasi global.Dalam peringatan yang berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, Komaruddin menyampaikan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penjernih di tengah maraknya disinformasi.“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.Sejalan dengan itu, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan dengan tema “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.”Kegiatan yang digelar di kawasan Car Free Day, tepatnya di Café Vilo Riverview, Stasiun KA BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ini berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.Acara dikemas dalam bentuk sambutan, penekanan sirine peringatan, serta kegiatan fun walk bersama Menteri Komunikasi dan Digital, komunitas pers, pelaku industri media, dan masyarakat.FOPI yang terdiri dari berbagai asosiasi penyiaran menekankan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, platform digital, dan publik untuk menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menjaga keberlanjutan industri media.Selain itu, Dewan Pers juga mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik, termasuk percepatan undang-undang hak cipta jurnalistik serta gagasan no tax for knowledge.Menutup pernyataannya, Komaruddin mengajak insan pers untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi.“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Hari Kebebasan Pers Sedunia: Ketum SMSI Firdaus Tegaskan, Dirikan Perusahaan Pers Adalah Hak Asasi</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/hari-kebebasan-pers-sedunia-ketum-smsi-firdaus-tegaskan-dirikan-perusahaan-pers-adalah-hak-asasi</link>
						                <description>Jakarta, A1BOS.COM - Mendirikan perusahaan pers dalam berbagai platform, termasuk media siber adalah hak asasi manusia yang lindungi oleh PBB dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 3000 perusahaan pers siber mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selama ini memberi kemudahan perusahaan pers untuk mengurus badan hukum. Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus dalam keterangan pers menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day), Minggu, 3 Mei 2026 di Jakarta. Hari Kebebasan Pers Sedunia, dirayakan setiap 3 Mei sejak dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB tahun 1993. PBB telah menetapkan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei, menyusul inisiatif para wartawan Afrika yang berkumpul di Windhoek, Namibia 1991. Pertemuan yang memperjuangkan kebebasan pers itu diselenggarakan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Hari ini, 3 Mei 2026, peringatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia dipusatkan di Zambia. “Tidak berlebihan kalau hari ini kami meminta semua lapisan masyarakat, dan apatur negara turut mendukung kebebasan pers, mendukung hak asasi manusia dan sekaligus menghargai  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi  legitimasi hukum pada perusahaan media,” kata Firdaus yang kini menjalani dua periode kepemimpinannya sebagai ketua umum SMSI.“Untuk mempercepat kebebasan pers kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Cukup berbadan hukum seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun  1999,” tambah Firdaus. Menurut Firdaus, untuk mengukuhkan kebebasan pers telah ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”Kebebasan atau kemerdekaan pers selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.Dalam konsiderans UU tentang pers itu disebutkan, kemerdekaan pers diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan pers  dalam UU Pers pada Bab II Pasal 2 disebutkan, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Kemudian di bab yang sama pada pasal 4 ayat 1 dilanjutkan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Dilanjutkan ayat 2 sebagai penegasan: “Terhadap  pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pada ayat 3 pasal yang sama ditegaskan lagi, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.“Itulah kebebasan pers yang dikuatkan oleh undang-undang,” kata Firdaus. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Tanpa SK Resmi, Paguyuban Pedagang di Shoping Center Metro Pungut Biaya Kontribusi Jutaan Rupiah</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/tanpa-sk-resmi-paguyuban-pedagang-di-shoping-center-metro-pungut-biaya-kontribusi-jutaan-rupiah</link>
						                <description>Kota Metro, A1BOS.COM - Meskipun tidak memiliki legalitas pasti dari Pemerintah Kota Metro, Paguyuban Perhimpunan Persaudaraan Pedagang Pusat Pertokoan (P5) melakukan praktik penarikan sejumlah uang terhadap pedagang baru di pusat pertokoan Shoping Center Kota Metro kini tengah menjadi sorotan. Penarikan uang yang diduga tidak memiliki landasan legalitas formal tersebut diberlakukan bagi calon pedagang baru yang hendak membuka usaha di Shoping Center. Ketua Paguyuban P5, Sultan Fahli, saat dikonfirmasi awak media, tidak menampik adanya penarikan dana tersebut. Ia berdalih bahwa uang sebesar Rp3,5 juta per plong (ukuran 4x4 meter) bagi pedagang baru bukanlah uang sewa, melainkan biaya kontribusi untuk "asas keadilan" dan pemeliharaan fasilitas.Dia menjelaskan, biaya tersebut merupakan akumulasi beban biaya yang telah dikeluarkan pedagang lama sejak tahun 2016 hingga 2026 untuk mempertahankan eksistensi Shoping Center, termasuk biaya uji laboratorium bangunan dan advokasi hukum."Kami minta keadilan. Orang yang baru masuk harus mengisi kas agar tidak ada cemburu sosial dengan kawan-kawan lama yang sudah berjuang sejak 2016. Uang itu kita gunakan untuk melengkapi fasilitas seperti air, keramik WC, pipa, hingga pagar pengaman yang selama ini tidak dianggarkan pemerintah," ujar Sultan Fahli, Jumat, 01 Mei 2026.Dia menambahkan, bagi pedagang baru yang ingin berjualan di lantai atas (area kuliner) wajib melalui rekomendasi paguyuban. Jika tidak menyepakati kontribusi tersebut, maka paguyuban tidak akan memberikan izin untuk menempati lokasi.Meski operasional penarikan uang ini sudah berjalan terutama sejak dibukanya gerai Kopi Tiam, Sultan Fahli mengakui bahwa secara administratif, Paguyuban P5 tidak mengantongi surat keputusan (SK) atau legalitas tertulis dari Pemkot Metro untuk memungut biaya dari pedagang."Legalitas secara tertulis tidak ada, tapi sebagai pemberitahuan (secara lisan) sudah kami sampaikan ke dinas terkait. Ini murni program paguyuban untuk meramaikan pasar karena pemerintah tidak ada anggaran untuk renovasi fasilitas yang bocor atau rusak," tambahnya.Hingga saat ini, terdata ada sekitar 30 titik ruko di lantai atas yang menjadi target sasaran pedagang baru. Teknis pembayarannya pun dilakukan langsung ke bendahara paguyuban tanpa melalui rekening resmi daerah atau UPTD Pasar.Praktik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola aset daerah. Meskipun paguyuban berdalih uang tersebut digunakan untuk fasilitas umum (fasum), ketiadaan payung hukum tetap berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).Pihak paguyuban mengeklaim bahwa Dinas Perdagangan mengetahui adanya biaya prasarana ini, namun uang tersebut tidak disetorkan ke kas daerah, melainkan dikelola penuh oleh internal paguyuban. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Perkuat Sinergi 3 Ketua Asosiasi Perusahaan Media Siber Tandatangani Pakta Integritas</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/perkuat-sinergi-3-ketua-asosiasi-perusahaan-media-siber-tandatangani-pakta-integritas</link>
						                <description>Bandar Lampung, A1BOS.COM - Tiga organisasi pemilik media siber yang menjadi Konstituen dewan pers di Provinsi Lampung sepakat memperkuat sinergi melalui pembentukan sekretariat bersama (Sekber) sebagai langkah strategis menjaga kredibilitas dan profesionalitas media di era digital, Jum'at (01/05/2026).Kesepakatan koalisi 3 organisasi yang dinamai Sekber Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung  tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung, Donny Irawan, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung Hendri STD, dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung A. Novriwan di Sekretariat Sekber yang ada di bilangan Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung. Pakta integritas yang ditandatangani menegaskan komitmen bersama untuk menjalankan praktik jurnalisme yang profesional, menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menolak penyebaran hoaks dan disinformasi.Pembentukan Sekber ini juga bertujuan untuk memantau isu-isu strategis, termasuk MBG, KMP, serta berbagai isu publik lainnya yang berkembang di tengah masyarakat."Sekber diharapkan menjadi wadah koordinasi antar organisasi media siber dalam melakukan pengawasan, pertukaran informasi, serta penguatan peran pers dalam menyajikan informasi yang dapat dipercaya di tengah pesatnya arus informasi digital," jelas Komisioner 1 Sekber Donny Irawan. Sementara itu, Komisioner II Sekber dan juga Ketua JMSI Lampung, Novriwan mengatakan, seluruh pihak juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam menjalankan fungsi pers yang bertanggung jawab."Pembentukan Sekber ini bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi langkah konkret untuk memperkuat posisi media siber sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi publik. Kami di JMSI mendorong agar kolaborasi ini benar-benar berjalan aktif dan berkelanjutan," ujar Novriwan.Ia juga menambahkan, melalui Sekber, media siber di Lampung dapat lebih solid dalam menghadapi berbagai dinamika, termasuk isu-isu sensitif yang membutuhkan kehati-hatian dalam pemberitaan.Sementara itu, Komisioner III Sekber yang juga Ketua AMSI Lampung, Hendri Std menegaskan pentingnya menjaga independensi media di tengah arus informasi yang semakin cepat dan tidak terbendung."Kami berharap Sekber ini menjadi ruang bersama untuk saling menguatkan, bukan hanya dalam produksi berita, tetapi juga dalam menjaga integritas dan profesionalitas. Tantangan ke depan tidak ringan, sehingga kolaborasi menjadi kunci agar media tetap dipercaya publik," kata Hendri.Ia juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas jurnalis serta penguatan literasi media di masyarakat menjadi bagian penting dari agenda bersama yang akan didorong melalui Sekber.Lebih dari sekadar wadah koordinasi, kehadiran Sekber ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab di Provinsi Lampung. Sinergi tiga organisasi media siber ini juga dipandang sebagai upaya memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut mendorong perubahan sosial yang konstruktif.Dengan kolaborasi yang terbangun, insan pers di Lampung diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam mengawal pembangunan daerah, mengkritisi kebijakan secara objektif, serta menghadirkan pemberitaan yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.Pada akhirnya, Sekber ini menjadi harapan baru bagi penguatan peran media dalam ikut serta membangun Lampung yang lebih maju, informatif, dan berdaya saing, dengan tetap berpijak pada prinsip kebenaran, etika, dan kepentingan publik. (Rilis/Red)</description>
					                </item><item>
						                <title>Benarkah Rekomendasi DPRD Soal Banjir pada LKPJ Wali Kota Metro 2026? Ini Temuan Lapangan</title>
						                <link>https://a1bos.com/berita/detail/benarkah-rekomendasi-dprd-soal-banjir-pada-lkpj-wali-kota-metro-2026-ini-temuan-lapangan</link>
						                <description>Kota Metro, A1BOS.COM - Rekomendasi DPRD Kota Metro terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2026, salah satunya menyoroti lemahnya penanganan banjir. Namun, temuan lapangan menunjukkan persoalan yang lain. Bukan sekadar perencanaan yang tidak optimal.Juru bicara panitia khusus LKPJ DPRD Kota Metro, Roma Doni Yunanto, dalam rapat paripurna, Kamis (20/04/2026), menyatakan bahwa program penanganan banjir belum terencana dengan baik, terutama pada sistem drainase yang belum terintegrasi.“Penanganan banjir belum optimal dan tidak terencana dengan baik,” ujar Roma dalam sidang tersebut.Namun, berdasarkan penelusuran sejumlah laporan media dan keterangan warga, banjir yang menggenangi lima rukun warga di Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat, tidak semata disebabkan oleh lemahnya perencanaan pemerintah saat ini.Banjir di wilayah RW 04, 05, 06, 07, dan 08 disebut mulai terjadi setelah alih fungsi lahan pertanian dan area resapan air menjadi kawasan perumahan pada periode 2018 hingga 2020.Kondisi memburuk pada 2022, ketika dilakukan perubahan struktur drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum. Proyek tersebut meliputi penambahan konstruksi penopang atau “cakar ayam” sepanjang sekitar 50 meter untuk mendukung penutup drainase dalam rangka pelebaran Jalan Lukman Tanjung.Alih-alih memperlancar aliran air, perubahan struktur itu justru mempersempit saluran dan memicu penumpukan sampah. Dampaknya, puluhan rumah di RW 04 dan RW 05 terendam banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar setengah meter.Ketua RW 04, Talman, mengatakan warga telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah setempat.“Kami sudah menyampaikan bahwa penutupan drainase itu membuat aliran air tidak lancar hingga membanjiri rumah warga. Tapi sampai sekarang belum dibongkar,” kata Talman.Pada 2022, persoalan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu, Robby Kurniawan. Namun, hingga yang bersangkutan menjadi terdakwa dalam kasus korupsi proyek Jalan Dr. Soetomo, belum ada pembongkaran terhadap konstruksi yang diduga menjadi penyebab utama banjir.Pada 2023, pemerintah kota sempat merespons persoalan ini melalui program dialog Saburai Talks di Saburai TV. Wali Kota saat itu, Wahdi, merekomendasikan pembongkaran struktur drainase yang bermasalah.Meski demikian, rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum.Sejumlah sumber menyebutkan proyek perubahan struktur drainase tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu.Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa proyek itu merupakan atensi oknum aparat penegak hukum.“Proyek itu dijalankan karena ada tekanan dari oknum yang bekerja di APH,” ujarnya.Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUTR Kota Metro pada 2021, Sri Mulyani, menjelaskan perannya saat itu hanya sebagai pelaksana, bukan perencana. Ia juga menyebut saat ini tidak lagi menjabat di Dinas PUTR sehingga persoalan tersebut bukan lagi menjadi kewenangannya.“Saya luruskan dulu, perencanaan itu bukan dari saya. Itu merupakan permintaan warga yang disampaikan melalui lurah, kemudian saya selaku PPK hanya melaksanakan,” kata Sri Mulyani.Ia menyebut proyek tersebut bersifat tidak permanen dan dapat dibongkar jika tidak lagi dibutuhkan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci siapa warga yang dimaksud.“Itu tidak permanen. Ketika tidak dibutuhkan, bisa diangkat kembali sesuai mekanisme. Kalau sekarang kondisinya seperti apa, saya tidak tahu karena sudah bukan kewenangan saya,” ujarnya.Kini, warga terdampak berharap Wali Kota Metro terpilih 2025, Bambang, segera mengambil langkah konkret untuk membongkar konstruksi bermasalah dan menormalisasi drainase agar banjir tidak terus berulang. (Rilis/Red)</description>
					                </item></channel>
  	</rss>